Revisi itu mengakomodasi putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan pilkada dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia calon kepala daerah.
Rapat itu tidak diwarnai intervensi atau sanggahan baik dari perwakilan pemerintah maupun anggota Komisi II DPR. Intervensi juga tidak datang dari KPU selaku penyelenggara pemilu.
“Perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 ini telah mengakomodir, tidak ada kurang tidak ada lebih, dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Apakah bisa kita setujui?” kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Minggu (25/8/2024).
“Setuju,” jawab peserta rapat.