Menko Polkam Ingatkan Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan yang Timbulkan Gejolak, Singgung Penetapan UMR

Jonathan Simanjuntak
Menko Polkam Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024). (Foto MPI).

Keempat, kepala daerah juga harus bisa menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata serta tidak diskriminatif. Sementara terakhir, kepala daerah juga harus melaporkan sesuatu hal dengan data yang benar.

"Keempat menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima, melaporkan dengan data yanf benar, sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif," ungkapnya.

Ia meyakini jika hal ini tercapai maka masyarakat akan merasa dilibatkan hingga merasakan manfaat langsung dari program yang digagas pemerintah. Pada akhirnya, dukungan dari masyarakat juga akan menjadi mitra positif untuk membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan di masing-masing daerah.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
Nasional
12 jam lalu

11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri: Ini Alarm Keras

Nasional
2 hari lalu

Menko Polkam Ingatkan Taruna Akpol saat Pembekalan: Polri Harus Jadi Institusi yang Dicintai Rakyat

Nasional
6 hari lalu

Kantor Kompolnas Pindah, Menko Polkam Minta Warga Tak Ragu Buat Laporan

Nasional
23 hari lalu

Mensos Tegaskan Penerima Bansos Ditentukan BPS Bukan Kepala Daerah: Ada yang Salah Paham

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal