Merespons hal ini, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan upaya yang dilakukan pemda untuk mencegah pernikahan adalah mengidentifikasi lewat Posyandu Keluarga yang ada di dusun-dusun pada 10 kabupaten/kota di NTB.
Dia menerangkan, di tiap dusun harus bisa mengidentifikasi bila ada kemungkinan anak-anak yang akan nikah dini untuk dicegah dan diedukasi supaya mereka fokus ke sekolahnya minimal sampai jenjang SMA.
“Selain edukasi terus menerus, bekerja sama dengan semua pihak termasuk Pengadilan Agama supaya di Pengadilan Agama bisa mensuport juga agar bisa memproteksi terjadinya pernikahan anak,” katanya.
Provinsi NTB merupakan provinsi ke-11 yang disisir permasalahannya oleh Menko Muhadjir. Sebelumnya, rangkaian roadshow dialog telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Bengkulu.