“Saya merasa sudah tiga kali integrasinya sudah jalan. Jadi, saya harapkan ke depannya semua permasalahan di sektor kesehatan kita bisa didiskusikan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri, sehingga bisa saling sinergi,” tuturnya.
Pada acara ini juga dilakukan prosesi penandatanganan Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPOM, dan BKKBN tentang Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan.
“Ketahuan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa di integrasi. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, beliau (BKKBN) ada data ibu anak, itu bisa diintegrasi, sehingga teman-teman daerah nggak usah data entrynya dua kali. Datanya jadi lebih bagus kualitasnya karena data yang dari beliau (BKKBN),” ujarnya.
Isu Viral
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa tugas BKKBN di antaranya adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. “Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ucapnya.
Dia mengatakan, BKKBN akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM. Dirinya pun menanggapi isu viral satu perempuan yang melahirkan rerata satu anak perempuan agar PTS terjaga.
“Rata-rata perempuan punyak anak sudah tidak dua kalau di daerah tertentu seperti Bali, DKI, DI Yogyakarta (karena TFR sudah di bawah 2,1). Sebetulnya rata-rata perempuan punya dua anak itu penting," ucapnya.
Dia menegaskan kata ‘rata-rata’ satu anak perempuan, bukan berarti mewajibkan. “Kalau depan rumah punya anak perempuannya dua, belakang rumah nggak punya anak perempuan no problem. Jangan dipelintir ya, tapi rata-rata,” ucapnya.
“Di kampung ada perempuan 10. Mestinya besok pada generasi berikutnya minimal juga ada perempuan 10. Tapi rata-rata kan ini. Karena tugas kita menjaga agar pertumbuhan penduduk seimbang,” tuturnya.