Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menghasilkan, memverifikasi, dan memperdagangkan kredit karbon dari kawasan konsesi kehutanan, termasuk hutan produksi alam, hutan tanaman industri, hingga kawasan perhutanan sosial.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) turut mendorong pengembangan skema multiusaha kehutanan. Dengan begitu, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dapat mengembangkan berbagai sumber pendapatan secara simultan, mulai dari hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata, produk bioekonomi seperti biochar dan energi biomassa berkelanjutan.
"Pendekatan multiusaha kehutanan akan meningkatkan daya tarik investasi karena memberikan diversifikasi pendapatan sekaligus memperkuat aspek Environmental, Social, and Governance dalam model bisnis kehutanan Indonesia," tuturnya.
Pemerintah menegaskan, penguatan tata kelola kehutanan melalui penyampaian Forest Reference Emission Level kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Kemudian, operasionalisasi Sistem Registri Nasional (SRN), serta target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap karbon bersih pada akhir dekade ini.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi menuturkan, forum bisnis tersebut menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring investasi hijau Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi karbon berbasis kehutanan dunia.
“Indonesia tidak menawarkan bantuan, melainkan kemitraan strategis yang didukung komitmen pemerintah, kepastian regulasi, dan potensi sumber daya hutan tropis yang sangat besar,” ucap Ristianto.