Edy Purwo Saputro
Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
RAMADHAN akan tiba kurang dari sepekan lagi, yakni Kamis (23/3/2023). Menjelang puasa, harga sejumlah komoditas pangan pun naik dan berpotensi memicu inflasi Ramadhan-Lebaran. Terkait ancaman inflasi musiman Ramadhan-Lebaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Melalui perpres ini diharapkan harga sembako selama Ramadhan-Lebaran bisa terkendali. Sayangnya, regulasi ini juga tidak bisa meredam gejolak harga sehingga ancaman inflasi musiman saat puasa dan Lebaran masih terjadi.
Terkait fakta ini; Mengapa Ramadhan menjadi ancaman inflasi? Pertanyaan ini tidak lepas dari realitas bahwa selama Ramadhan terjadi perubahan perilaku konsumsi yang dilakukan mayoritas umat Islam. Tingginya inflasi Ramadhan-Lebaran secara tidak langsung mengindikasikan kegagalan menahan nafsu, terutama nafsu perut.
Padahal kualitas dan keberhasilan berpuasa salah satu indikatornya adalah keberhasilan menahan nafsu. Jadi harus ada komitmen reorientasi terkait niat menjalankan puasa sehingga ancaman inflasi Ramadhan-Lebaran bisa direduksi. Relevan dengan ancaman laju inflasi selama Ramadhan, inflasi Maret-April 2023 justru diprediksi akan tinggi. Terkait ini, Badan Pusat Statistik (BPS) meyakini bahwa puncak inflasi 2023 akan terjadi di April yang tidak lain adalah Lebaran.
Karena itu, tidak salah jika Ramadhan selalu identik dengan ancaman inflasi musiman. Indikasi ini terlihat dari laju harga pada Maret 2023 yang merangkak naik. Meski data menunjukkan bahwa inflasi tahun kalender Januari-Februari 2023 masih aman, ancaman terhadap belit inflasi Ramadhan–Lebaran tetap tidak bisa diremehkan.
Data inflasi Januari 2023 mencapai 0,34 persen (month to month/mtm) lebih rendah dari inflasi Desember 2022 yaitu 0,66 persen (mtm) dan inflasi Februari 2023 yaitu 0,16 persen (mtm). Data inflasi Ramadhan-Lebaran per April 2022 yaitu 0,95 persen (tertinggi Ramadhan sejak 2017) dan inflasi Mei 2021, yaitu 0,32 persen (dampak Ramadhan-Lebaran). Bandingkan inflasi musiman Ramadhan-Lebaran Juni 2017 sebesar 0,69 persen, Ramadhan-Lebaran 2016 yaitu Juli 0,69 persen, dan periode 2015 dan 2014 pada Juli sama, yaitu 0,93 persen. Distribusi Fakta ini mengindikasikan antisipasi melalui distribusi seharusnya cepat dilakukan, tidak hanya berupa operasi pasar.
Ironisnya, meski pemerintah selalu menyampaikan jaminan ketersediaan pasokan barang kebutuhan konsumsi, laju inflasi tetap tidak terkendali dan hal ini bisa berdampak serius terhadap ancaman kemiskinan akibat belit inflasi yang tidak terjangkau oleh daya beli.
Realitas kemiskinan yang terjadi akibat rendahnya daya beli menjadi problem mendasar di hampir semua negara berkembang. Karena itu, menekan inflasi adalah satu di antara cara mereduksi kemiskinan. Ironisnya, operasi pasar yang selama ini dilakukan tetap tidak bisa mengendalikan harga sembako dan laju inflasi musiman selama Ramadhan-Lebaran masih menjadi PR bagi pemerintah.
Setidaknya, ini telah menjadi persoalan tahunan. Data kemiskinan per September 2022 adalah 9,57 persen (ada 26,36 juta orang di bawah garis kemiskinan) atau naik dari Maret 2022 (9,54 persen), tapi lebih rendah dari September 2021 (9,71 persen). Ambang batas garis kemiskinan per September 2022 naik 5,95 persen menjadi Rp535.547 dari sebelumnya Rp505.468 pada Maret 2022. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi 7,53% (Maret 2022 yaitu 7,5 persen) dan di perdesaan juga naik menjadi 12,36 persen (Maret 2022 yaitu 12,29%).
Ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio Gini pada September 2022 yaitu 0,381 (turun 0,003 poin dari Maret 2022 yaitu 0,384). Inflasi bahan pangan (volatile food) turun signifikan dari September 2022 (9,0 persen, yoy) hingga Desember 2022 (5,6 persen, yoy).