JAKARTA, iNews.id - Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) dinilai sangat bergantung pada kapasitas kemandirian setiap daerah. Sebab itu, setiap masalah yang muncul dalam implementasi otonomi daerah harus diselesaikan dan difokuskan sesuai dengan sektornya masing-masing berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan yang dimiliki.
"Pemekaran DOB bukan satu-satunya solusi masalah pemerintahan daerah. Optimalisasi kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat dapat menjadi alternatif yang merupakan solusi masalah dari pemerintah daerah," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Rabu (5/8/2020).
Dia menambahkan bahwa optimalisasi kebijakan tersebut antara lain dapat diimplementasikan melalui program-program yang dampaknya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Optimalisasi kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat dapat menjadi alternatif [pemecahan masalah] pemerintah daerah. Antara lain misalnya dengan dana desa, program pencegahan stunting [anak kerdil], program jaminan dan bantuan sosial lain [dapat menjadi] salah satu alternatif solusinya," kata Wapres.
Terkait keputusan moratorium yang diambil pemerintah, dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang saat ini masih difokuskan untuk menangani dampak pandemi Covid-19.
Ma'ruf Amin menerangkan bahwa ke depan, apabila akan dilakukan pembentukan DOB baru, harus dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.
"Kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat. Jadi ini faktor-faktor yang harus bisa terhimpun, dan dilakukan dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan negara. Termasuk pertimbangan teknis lainnya sebagai hasil evaluasi daripada bentukan DOB pada periode sebelumnya," ujar Wapres.