JAKARTA, iNews.id – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman divonis 4,5 tahun penjara atas perkara korupsi penerimaan suap pengaturan kuota impor gula. Irman mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang diterima dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta tersebut.
Kuasa Hukum Irman Gusman, Maqdir Ismail menganggap putusan hakim terhadap kliennya tidak masuk akal. Karena itu, kliennya mengajukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung.
“Mestinya ada kehormatan jabatan yang harus dipegang teguh dan dihormati oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Maqdir kepada iNews.id, Rabu (10/10/2018).
Menurut dia, ada kekilafan majelis hakim dalam memutus perkara Irman Gusman. Selain itu, kata Maqdir, ada beberapa novum atau bukti baru yang ditemukan yang bisa dilampirkan dalam memori pengajuan PK.
“Ada novum, ada pertentangang putusan yang dianggap terbukti dan ada kekhilafan hakim,” tutur dia.
Irman divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Irman terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.