Sebelumnya, dalam rapat di Badan Anggaran DPR RI, mayoritas fraksi menyetujui Perppu Covid-19 itu menjadi UU dan hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak Perppu itu ditetapkan menjadi UU.
Dengan disahkannya Perppu Covid-19 dalam rapat paripurna menjadi UU, terdapat panduan pemerintahan dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan.
Namun, Pasal 27 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dipersoalkan sejumlah pemohon yang mengajukan uji materi karena dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pemerintah.