Setelah menyerahkan rekomendasi, Tim Percepatan berharap rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah. Mahfud akan memastikan agenda ini berjalan lancar.
Tim Percepatan juga akan membantu Menko Polhukam untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi itu untuk mewujudkan langkah-langkah awal reformasi hukum menyeluruh di Indonesia.
Tim Percepatan Reformasi Hukum dibentuk melihat kondisi penegakan hukum pasca-reformasi. Tim Percepatan melihat adanya adanya korupsi, pelanggaran etik di lembaga hukum, profesionalitas KPK melemah, hingga komisioner KPK bermasalah.