JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD menilai usulan tanggal Pemilu 2024 serentak yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 21 Februari 2024 tidak efektif. Sebab, di tanggal tersebut banyak proses yang terlalu panjang, baik ke belakang maupun ke depan.
"Yang KPU usul sendiri di tanggal 21 Februari itu terlalu panjang ke belakang dan panjang ke depan," ujar Mahfud dalam keterangan video, Senin (27/9/2021).
Proses panjang yang dimaksud Mahfud, alasan hitung-hitungan dimulainya tahapan Pemilu 2024 yang tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan aturan itu, perlu 20 bulan dalam menyiapkan segala tahapan sebelum pemilu terlaksana.
"Panjang ke belakang artinya kan tahapan Pemilu berlangsung 20 bulan. Jadi kalau mulai Februari (2024) berarti sudah mulai di tahun ini 20 bulannya, ke depannya, juga menjadi panjang dari Februari ke Oktober kok lama sekali menuju pelantikan presiden," kata Mahfud.