Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun memberikan contoh dalam kasus lain. Semisal, ada orang Islam ingin calon pemimpin beragama Islam, dan memusuhi calon pemimpin dari agama lain untuk dipilih.
"Tapi kalau saya mengatakan, saya orang Islam, nanti saya memilih orang Islam agar menyampaikan aspirasi untuk bekerja sama dengan orang-orang lain yang agamanya berbeda, itu namanya identitas politik, bukan politik identitas. Yang tidak boleh itu politik identitas, kalau identitas politik itu tidak bisa dilarang karena fakta," tuturnya.