Ketujuh, sinergi tentara nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian RI (POLRI) dengan komponen masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kedelapan, pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan.
Kesembilan, gerakan menolak kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, praktek politik uang dan politisasi sara dalam penyelenggaraan pilkada. Ke-10, gerakan netralitas aparatur sipil negara, TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pilkada.
Ke-11, gerakan peningkatan partisipasi pemilih. Ke-12, penanganan permasalahan WNI bekas warga provinsi Timor Timur dan pejuang prointegrasi Timor Timur.