JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritisi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Pengurangan hukuman itu dikhawatirkan menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru KPK Ali Fikri mengatakan, pengurangan hukuman terhadap Sri Wahyumi terlalu jauh dari tuntutan. Saat ini, kata dia KPK belum menerima salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) dari MA.
"Jika putusan tersebut benar demikian maka membandingkan antara putusan PK dan tuntutan JPU yang sangat jauh KPK kecewa atas putusan tersebut. Walaupun tentu kami tetap harus menghormati dan menerima putusan tersebut," ujar Ali di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Dia menuturkan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutus Sri Wahyumi bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Namun, vonis yang dijatuhkan di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, yaitu minimum pidana penjara selama 4 tahun," ucapnya.
Dalam Pengadilan Tipikor, Sri Wahyumi dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara. Kemudian, putusan PK dari MA mengikurangi menjadi hanya 2 tahun penjara.