JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta melindungi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari ancaman Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang Sumatera Utara (Sumut). KLB tersebut dinilai ilegal.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, saat ini hanya ada satu Ketua Umum di Demokrat yakni, AHY. Kepengurusan AHY, kata dia, sudah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal," ujar Herzaky di Jakarta, Minggu (7/3/2021).
Dia berharap pemerintah dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dengan tidak mengesahkan hasil KLB di Sumut. Pemerintah dinilai perlu menjaga iklim demokrasi. "Harapan kami, kita semua dapat menjaga iklim demokrasi ini dengan menegakkan aturan hukum yang ada," ucapnya.
Sebelumnya, KLB Demokrat digelar di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deliserdang, Sumut. KLB tersebut menetapkan Kepala Kantor Stafpresiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.