JAKARTA, iNews.id – Padamnya listrik di Jabodetabek serta beberapa wilayah di Pulau Jawa, Minggu (4/8/2019) kemarin, juga mendapat sorotan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga itu menduga terdapat masalah tata kelola di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam peristiwa tersebut.
“Pemadaman lampu kami sayangkan. Ada dua hal yang yang paling penting dalam pemadaman lampu. Pertama, adalah tidak ada pemberitahuan apapun soal pemadaman lampu, tiba-tiba saja. Itu menunjukkan tata kelola di PLN ini punya masalah,” ucap Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Jakarta, Senin (5/8/2019).
“Kenapa kok tidak ada ‘emergency’ yang jelas sejak awal kalau ada kan ‘planning’ untuk pencegahan bisalah itu tidak terjadi sehingga mati (listrik) seperti kemarin. Ditambah, ternyata pemulihannya juga bermasalah sampai di rumah saya tadi mau berangkat masih mati. Habis hidup, terus mati kembali,” tutur Choirul.
Saat ditanya apakah pihaknya akan memberikan rekomendasi terkait padamnya listrik itu, dia menyatakan, Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI. “Komnas HAM memberikan perhatian terhadap matinya listrik ada baiknya memang Komnas HAM lagi menjajaki dengan Ombudsman,” ujarnya.
“Kalau soal tata kelola pelayanan publik yang macam-macam yang paling menonjol Ombudsman. Dalam konteks HAM, ini hak publik. Tidak hanya soal keterbutuhan pelayanan tetapi rasa aman,” kata Choirul.
Dia pun menegaskan, persoalan padamnya listrik itu harus dievaluasi pihak terkait dan dijelaskan kepada publik. “Yang kedua, apa ‘planning’-nya agar ini tidak terjadi kembali. Ketiga, kalau memang ada kelalaian, diusut sampai tindakan hukum, tidak hanya sanksi administratif. Lalu, sudah pasti harus ada ganti kerugian juga,” tuturnya.