Selanjutnya pada Kamis (9/4/2026), sebanyak 14 SPPG kembali di-suspend. Permasalahan yang ditemukan mencakup aspek sumber daya manusia (SDM) di Jakarta Selatan, serta dugaan gangguan pencernaan di Bogor, Tasikmalaya, dan Bantul, di samping renovasi yang masih mendominasi.
Kemudian, pada Jumat terdapat 3 SPPG yang ditindak dengan temuan berupa renovasi yang belum selesai, dugaan gangguan pencernaan di Mojokerto, serta menu tidak layak di Sampang.
165 SPPG di Wilayah Timur Kena Sanksi
Di wilayah Indonesia bagian timur, BGN juga melakukan langkah serupa. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyebutkan dari sekitar 4.300 SPPG, sebanyak 165 unit telah di-suspend.
Sanksi diberikan karena dapur-dapur tersebut tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
BGN menegaskan, kebijakan suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan. Setiap dapur yang di-suspend diwajibkan melakukan pembenahan sebelum kembali beroperasi.
Langkah ini diambil guna menjamin keamanan pangan serta kualitas layanan dalam pelaksanaan Program MBG bagi masyarakat.