“Pemerintah pusat sudah menyiapkan program yang sangat baik. Tapi sering kali urusan pendataan di daerah kurang maksimal sehingga yang seharusnya bisa mendapat bantuan, justru malah tidak terjangkau. Ini yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga Juli 2023, tercatat ada 39.793 balita yang memiliki permasalahan gizi. Kemudian menurut hasil riset Center for Indonesian Studies (CIPS), diketahui ada 21 juta masyarakat Indonesia atau setara 7 persen dari total populasi mengalami masalah kekurangan gizi yang cukup mengkhawatirkan.
Berkaca dari data tersebut, Politisi PDIP ini menekankan pentingnya komitmen keberlanjutan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendata warganya yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu. Ia menilai, faktor ekonomi masih menjadi penyebab anak kekurangan gizi.
"Yang diperlukan komitmen dari Pemda itu bagaimana melakukan pendataan secara berkesinambungan sehingga dapat diketahui keluarga mana yang anak-anaknya berpotensi terganggu masalah gizi. Itu adalah langkah awal dalam menekan angka anak kurang gizi," sebut Kris Dayanti.
Dia juga mendorong pemerintah untuk memfokuskan pada kebijakan kedaulatan pangan. Seperti di antaranya dengan memanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif.
"Pemerintah perlu mengembangkan penelitian dan pengembangan bibit unggul di bidang pertanian, peternakan dan perikanan," katanya.