"Jangan rakyat yang dikambinghitamkan. Rakyat sudah makin baik dengan hak pilih langsung sejak 2005, jangan lagi dipaksa kembali menjadi penonton dalam menentukan nasib daerahnya sendiri," sambungnya.
Jeirry menilai, alasan menekan ongkos politik untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD merupakan sebuah penyesatan logika publik. Masalah ongkos politik mahal itu, kata dia, berakar pada perilaku elit dan tata kelola partai politik sendiri, bukan pada sistem pemilihan langsungnya.
Untuk itu, Jeirry menilai, mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung tak akan menghapus politik uang, melainkan hanya melakukan lokalisasi korupsi.
"Transaksi gelap yang tadinya menyasar massa, kini cukup dilakukan di ruang-ruang tertutup antar-elit fraksi dan elit partai. Ini jauh lebih berbahaya bagi integritas demokrasi," ujar Jeirry.
"Karena itu, Tepi Indonesia secara tegas menolak wacana ini. Pilkada melalui DPRD hanya akan memperkuat cengkraman oligarki dan mempermudah para cukong untuk 'membeli' kepemimpinan daerah dengan harga yang lebih 'murah' di meja makan para petinggi partai," pungkasnya.