JAKARTA, iNews.id - Komisi VIII DPR menargetkan revisi undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bisa diambil keputusan menjadi undang-undang pada rapat paripurna, Selasa (26/8/2025) pekan depan.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang menuturkan, pihaknya telah berkonsultasi dengan pimpinan DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal mengenai target tersebut.
"Ini sudah kami konsultasikan dengan pimpinan DPR, terutama bidang korkesra dan beliau sudah menyampaikan di rapat pimpinan bahwa tanggal 26 Agustus sudah kita bawa ke rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat dua. Itu artinya sudah sah menjadi uu," ujar Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Legislator PKB menambahkan, Komisi VIII DPR saat ini dikejar waktu untuk menuntaskan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji. Artinya, Komisi VIII DPR hanya memiliki waktu empat hari kerja untuk merampungkan pembahasan DIM.