JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menerbitkan surat edaran kepada semua kepala daerah untuk memverifikasi ulang desanya masing-masing. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kisruh dugaan desa fiktif.
Dia mengatakan, verifikasi diharapkan bisa diketahui ada tidaknya anggaran mengalir ke desa yang disebut fiktif. Dia mengingatkan sanksi tegas akan diberikan jika anggaran yang mengalir ke desa fiktif tidak segera dikembalikan.
“Kalau enggak dikembalikan maka kita akan melakukan penegakan hukum,” ujar Tito usai menghadiri rapat bersama Komite I DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2019).
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan munculnya desa fiktif. Misalnya, desa yang sebelumnya ada tapi ditinggalkan penduduk.
“Ada yang desanya hilang seperti kasus Lapindo, itu tempatnya hilang tapi petugasnya masih ada, masyarakatnya juga masih ada tapi enggak tinggal di situ. Kan masih diberi anggaran desa karena desanya ada," katanya.
Sementara persoalan desa yang belakangan ini ramai disebut fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kata dia wilayah desanya masih. Hanya saja, wargannya sudah pindah.
“Teritorinya ada disitu, nah di beberapa tempat di Konawe kalau enggak salah itu ada, tapi masyarakatnya ada yang pindah,” ucapnya.