JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi soal peluang meminta keterangan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dia mengembalikan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
"Ya itu penyidiklah gitu (yang mempertimbangkan)," kata Setyo usai menghadiri rapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Setyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap seseorang dibutuhkan manakala memiliki relevansi dengan perkaranya tersebut.
"Tapi itu tidak serta merta juga gitu, artinya semua pasti ada kajiannya gitu ya. Artinya kajiannya itu oh dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu karena apa, proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana, prinsipnya kan gitu," ujarnya.
Diketahui, nama Jokowi turut disinggung setelah pemeriksaan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.