"Kami akan mendorong publikasi laporan keuangan yang rinci, termasuk soal dana reses dan biaya kunjungan kerja," tuturnya.
Ferry juga menekankan perlunya mekanisme perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan penyalahgunaan anggaran. “Kita harus punya sistem yang kuat untuk melindungi siapa pun yang berani melaporkan penyalahgunaan dana, tanpa perlu takut ada sanksi," terang Ferry yang juga Dosen Luar Biasa Universitas Padjajaran (Unpad) ini.
Selain itu, dia mengusulkan pembentukan komite etik independen yang beranggotakan unsur di luar parlemen. Kehadiran komite ini diyakini akan memperkuat penegakan disiplin dan menjaga objektivitas pengawasan.
Ferry menambahkan, komitmen Partai Perindo pada transparansi berlaku di semua tingkatan, termasuk dengan 380 anggota legislatif yang dimiliki. Mereka diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan, terutama penggunaan dana reses dan aspirasi, agar konstituen bisa mengawasi langsung.
"Kami juga akan membangun sistem pengawasan internal yang efektif, dan secara rutin mengadakan pelatihan tentang pentingnya akuntabilitas. Kami ingin membuktikan komitmen kami pada transparansi berlaku di setiap daerah, sebagai respons langsung terhadap harapan dan tuntutan rakyat," katanya.