Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini tak sekadar respons terhadap dinamika geopolitik, melainkan upaya menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, produktif, dan efisien. Penetapan hari Jumat sebagai hari WFH diharapkan dapat mengurangi beban mobilitas secara nasional.
“Sebagai langkah adaptif dan preventif guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong budaya perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ungkapnya.
Untuk memastikan implementasi serentak di seluruh level pemerintahan, skema WFH satu hari dalam seminggu ini akan segera diperkuat melalui payung hukum berupa surat edaran.
"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Skema WFH ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menpan RB dan Surat Edaran Mendagri," ujar Airlangga.