Di sisi lain, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, maka Pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi, katanya, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas. “Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” jelas Teddy.
Teddy juga menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menambahkan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat, hingga Pemerintah Daerah.
Sementara Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum.
“Maka, kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” jelas Boy.
Adapun Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda berharap, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus. “Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” katanya.