Jokowi: Terlalu Banyak Eselon PNS Buat Anggaran Sulit Diawasi

Dita Angga
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Setpres)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah memangkas jabatan 159 pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan IV. Rinciannya, 63 PNS dengan jabatan eselon III dan 96 PNS eselon IV.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemangkasan perlu dilakukan agar tidak memperpanjang proses birokrasi. Banyaknya jabatan struktural, akan semakin membuat anggaran terpecah dalam unit-unit kecil sehingga sulit diawasi.

"Akan semakin memecah anggaran dalam unit kecil-kecil yang sulit pengawasannya. Dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja. Inilah yang sejak awal saya sampaikan dan inilah yang saya tidak mau," tuturnya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara "Aksi Nasional Pencegahan Korupsi" secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). Mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan anggaran tidak hanya untuk kegiatan rutin semata melainkan program-program strategis nasional.

"Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan kita, yang menjawab kepentingan masyarakat dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan kita," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat. Dia mengatakan, jika hal tersebut masih dilakukan, oknum tersebut adalah musuh negara.

"Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron, yang belum sinkron, untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," ujarnya.

Editor : Djibril Muhammad
Artikel Terkait
57 tahun lalu

BPIP Ajukan Anggaran Khusus Rp343 Miliar, Ingin Bangun Pusdiklat Seluas 7 Hektare

57 tahun lalu

Kejar Target Ibu Kota 2028, Otorita Minta Tambahan Dana Rp15,5 Triliun untuk Pembangunan IKN

57 tahun lalu

Rizal Fadillah Minta Polisi Tegas soal Kasus Ijazah Jokowi: Beri Kepastian Hukum!

57 tahun lalu

David Pajung: Sidang Kasus Ijazah Jokowi Harus Terbuka agar Publik Melihat Fakta

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal