Hal itupun menjadi tantangan dan ujian nyata dalam berkonstitusi. Sebab, situasi krisis telah memaksa pemerintah membuat respon yang cepat dan tepat serta menghadirkan cara-cara yang lebih fleksibel dan responsif dengan menempatan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama.
"Tapi saya ingin menegaskan langkah-langkah extraordinary yang ditempuh pemerintah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, menjaga agar semua langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum dan koridor konstitusi," katanya.
Meski demikian, Jokowi mengakui tak selalu sependapat dengan MK. Namun, dia menghormati semau keputusan MK.
"Memang pemerintah tidak selamanya sependapat dengan MK dalam putusan-putusannya. Tapi pemerintah selalu menerima, menghormati dan melaksanakan putusan-putusan MK karena demikianlah yang diatur dalam UUD 1945 yakni keputusan MK bersifat final dan mengikat," ujar Jokowi.
Pemerintah, kata Jokowi, yakin bahwa kehidupan bernegara akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasar konstitusi.
"Sebagai negara hukum kita harus bersama-sama menegakkan hukum, menegakkan keadilan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa," tuturnya.