Jelang Pemilu, Demokrat Minta Pemerintah Jangan Baper Dikritik

Felldy Aslya Utama
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. (Foto: iNews.id/ Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga pemilihan umum (pemilu) yang bermutu. Maka, pemerintah diminta tidak sensitif menerima kritikan, apalagi saat ini tahun politik.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, presiden dengan kekuasaannya bisa menentukan kesiapan dan keamanan penyelenggaraan negara.

"Pemerintah harus kuat dalam menerima kritik-kritik, jangan baper," ujar Didi di acara diskusi bertajuk, Menuju Pemilu Bermutu di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Selama ini pemerintah dinilai terlalu sensitif dalam penyikapi kritikan dari luar. Salah satunya merespons twit Andi Arief di media sosial (medsos) yang meminta konfirmasi mengenai informasi ada tujuh kontainer surat suara telah tercoblos salah satu pasangan capres dan cawapres.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan cepat bereaksi mendatangi Bareskrim Polri untuk mengadukan berita hoaks yang merusak demokrasi.

"Pemerintah harus paling tegar, paling kuat menghadapi ini. Bagaimana negara menghadapi kritikan, maaf nih ya kalau sedikit-sedikit baper," ucapnya.

Dia kemudian membandingkan pemerintahan saat ini dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, kata dia kritikan terus menerpa. "Tapi tidak ada laporan yang dibuat Pak SBY, maupun menteri-menterinya saat itu," katanya.

Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait
Nasional
24 hari lalu

Prabowo Sentil Pengamat Tak Suka Pemerintah Berhasil: Kita akan Tertibkan, Saya Punya Data Intelijen

Nasional
28 hari lalu

Bahas Desain Pemilu, Komisi II DPR Undang Mahfud MD hingga Refly Harun

Nasional
1 bulan lalu

Yusril Usul Fraksi Gabungan di DPR untuk Partai Tak Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
1 bulan lalu

Partai Perindo Ingatkan Pembuat UU Akomodasi Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal