Dia mengingatkan kemampuan pemerintah menahan harga BBM memiliki batas waktu. Apalagi, terjadi tren penurunan penerimaan pajak dan meningkatnya belanja negara.
Dipo memperkirakan pemerintah hanya mampu menahan kenaikan harga BBM dalam jangka pendek yakni beberapa bulan ke depan.
“Yang pasti BBM itu tidak bisa ditahan lama kalau tidak dilakukan realokasi. Pendapatan pajak kita ada tren turun, tapi beban kita naik terus,” jelasnya.
“Mungkin satu bulan oke, dua bulan oke. Tapi tidak mungkin tiga bulan, empat bulan, enam bulan. Makin lama makin berat. Jadi memang harus realokasi atau naikkan BBM. Sebenarnya keputusannya mudah, realokasi anggaran. Masalahnya tinggal ego saja,” imbuhnya.
Diketahui, pemerintah memastikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi PT Pertamina (Persero) tidak naik pada 1 April 2026. Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, setelah pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo menegaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Pemerintah, kata dia, ingin menjaga stabilitas harga serta memastikan daya beli tetap terjaga.