Menurutnya, banyak sekali potensi pelanggaran yang terjadi di sektor kepabeanan, misalnya penyelundupan barang ilegal.
“Kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai. Contoh adalah misalnya penyelundupan-penyelundupan, barang-barang ilegal, nah ini kan masuknya melalui jalur Bea Cukai,” tuturnya.
Djaka yang berlatar belakang militer itu pun dinilai memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah yang bisa menunjang kerjanya.
“Kita berdiskusi bahwa kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian, karena jalur-jalur masuknya pos-pos Bea Cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.