JAKARTA, iNews.id - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati diketahui sempat menyinggung soal pemimpin otoriter hingga revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pidato Rakernas V PDIP.
“Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP, karena Rakernas PDIP merupakan agenda internal dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDIP,” ungkap Ari dalam keterangannya, Sabtu (25/5/2024).
Ari pun mengatakan Presiden Jokowi sejak kemarin saat Megawati menyampaikan pidato masih berada di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Di sana, Jokowi membagikan sembako kepada warga, mulai dari pedagang asongan, pengayuh becak hingga kaum difabel.
“Presiden Jokowi justru sedang berbagi kebahagiaan bersama warga masyarakat sekitar Istana, dengan membagikan sembako, termasuk untuk pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel,” katanya.
Diketahui, Megawati menyebut pemilu 2024 bagaikan badai anomali yang tak bisa diprediksi. Banyak kejadian kecurangan yang secara terstruktur sistematis dan masif (TSM).
"Anomali itu tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, daang, begitu akibat apa kecurangan, secara terstruktur sistematis dan masif, yang disebut TSM," ujar Megawati dalam Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).
Selain itu, Megawati juga mengaku langsung menanyakan kepada Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto lantaran RUU MK ramai disorot publik. Pembahasan RUU MK dilakukan di masa reses DPR.
"Lah bayangkan dong pakai revisi UU MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba masa reses, saya sendiri sampai bertanya pada tadi ada Pak Utut mana ya?" Kata Megawati.