Istana Buka Suara soal Demo Ricuh di DPR

Binti Mufarida
Kondisi demo ricuh di DPR pada Kamis (28/8/2025) (foto: Yudistiro)

JAKARTA, iNews.id - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara terkait demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ricuh pada Senin (25/8/2025) dan Kamis (28/8/2025).  Ia mengatakan pemerintah menghormati segala bentuk aksi menyampaikan pendapat.
 
“Pertama-tama tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi. Dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 hari ini menyampaikan aspirasi tentu kita menghormati,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Namun, Prasetyo menekankan agar aksi penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Sebab, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan aspirasi.

“Tetapi yang lebih penting bahwa saluran-saluran aspirasi itu bisa disampaikan melalui berbagai cara, walaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah, yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum itu saja,” tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga merespons aksi penyampaian pendapat oleh para buruh. Dia memastikan bahwa pemerintah terus membuka ruang dialog dengan perwakilan buruh. 

“Berkenaan dengan apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh, sesungguhnya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan teman-teman buruh," ungkapnya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa Presiden telah menandatangani pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh sebagai tindak lanjut hasil diskusi bersama serikat buruh, Kementerian Ketenagakerjaan, serta pihak pengusaha.

“Tetapi berkenaan dengan masalah hari ini teman-teman buruh menyampaikan aspirasi saya kira itu sesuatu hal yang lain ya, itu juga tidak ada masalah sebagai sebuah penyampaian aspirasi yang nanti justru kita berharap dengan sekarang terbentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan satgas PHK itu akan bisa komunikasi jauh lebih intens,” ucap Prasetyo.

Editor : Puti Aini Yasmin
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Febrie Adriansyah Mundur dari Jampidsus, DPR Bentuk Tim Pengawas

57 tahun lalu

Dede Yusuf Tak Setuju Nama Jabar Diganti Tatar Sunda: Belum Perlu

57 tahun lalu

DPR Sebut Belum Terima Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda

57 tahun lalu

PM India Narendra Modi Sambangi DPR, Disambut Prabowo hingga Puan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal