Aan menuturkan, skema insentif dan disinsentif akan diterapkan seiring dengan penyempurnaan regulasi yang saat ini masih berproses di DPR. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha tanpa semata mengandalkan sanksi hukum.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat sistem pengawasan, mulai dari titik pemuatan barang hingga di jalan. Pengawasan akan didukung teknologi digital, integrasi data, serta penegakan hukum yang lebih konsisten.
“Ke depan, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga kepada operator dan pemilik barang. Semua pihak dalam rantai logistik harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Dia menyebut, pendekatan berbasis ekosistem ini juga mencakup perhatian terhadap aspek kesejahteraan pengemudi serta efisiensi operasional angkutan barang. Dengan kombinasi kebijakan insentif, disinsentif, serta penguatan sistem pengawasan, pemerintah optimistis target Zero ODOL 2027 dapat tercapai.
“Dengan komitmen bersama dari seluruh stakeholder, kami yakin praktik ODOL bisa ditekan secara signifikan dan target 2027 dapat direalisasikan,” tuturnya.