"Secara simultan kajian akademis tetap diperlukan untuk mengawal pembangunan IKN agar bisa terwujud sesuai rencana dan berkualitas baik," paparnya.
Dia mengungkap, di bidang pembangunan dan penegakan hukum DPP IKA Undip menyoroti 2 hal penting yang harus ditangani segera, yaitu Omnibus Law dan Penegakan Hukum yang tebang pilih.
Omnibus Law mendesak dikerjakan agar kedepan reformasi hukum melalui metode ini menjadi lebih baik dan mampu mendatangkan bukan hanya kepastian akan tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.
ah penegakan hukum yang tebang pilih adalah isu yang klasik dan telah membuat wajah penegakan hukum menjadi buruk. Harus jadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak terkait," katanya.
DPP IKA Undip, tambahnya, juga meminta semua pihak, khususnya pemerintah untuk tetap mewaspai ancaman gelombang pandemi Covid-19 dan meminta pemerintah untuk memberi perahatian khusus pada isu perubahan iklim. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menungkapkan Perubahan iklim menjadi ancaman masa depan yang lebih berat ketimbang pandemi.