Kenaikan harga pangan dunia dapat terjadi jika krisis perang di Timur Tengah tidak segera berakhir. Pemerintah perlu mengantisipasi dan memitigasi potensi gejolak yang bisa mengganggu program ketahanan pangan nasional. Apalagi beberapa komoditas pangan dalam jumlah relatif besar masih diimpor dari luar negeri, seperti gandum, kedelai, dan gula.
Kondisi fiskal sebelum perang pun sebenarnya sudah cukup berat karena perkiraan defisit yang melebar dan cenderung mendekati batas 3 persen. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh main-main dalam mengelola fiskal, apalagi ketika rating fiskal sudah menunjukkan tekanan.
Pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan efisiensi APBN dengan memfokuskan anggaran pada program yang langsung terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mengurangi pemborosan dan kebocoran anggaran. Kegiatan seremonial dan perjalanan dinas perlu dikurangi secara signifikan, sementara program bekerja dari mana saja (work from anywhere) di lingkungan pemerintahan perlu lebih diefektifkan.
Langkah pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat juga dapat menjadi salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan produktif. Akan lebih baik jika langkah tersebut dimulai dari presiden, wakil presiden, DPR, DPD, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga, hingga pejabat eselon I dan II.
Kebijakan ini tidak hanya berpotensi menghemat anggaran negara, tetapi juga dapat membangkitkan kekuatan dan solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global.