Menurut dia, kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju. Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah.
“Pembenahan TNI juga diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman nirmiliter. Organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan posturnya lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional,” ujar dia.
Pengamat Militer ini melanjutkan, di kancah internasional, selain hard power dan soft power, Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan smart power.
Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia yang juga leader di negara ASEAN dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk menangani global security.
“Smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Periode 2019-2020 dapat menjadi peluang Indonesia menjadi global player yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia,” tutur dia.
Politikus yang akrab dipanggil Nuning itu menuturkan, smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan beberapa Perwira Tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti perwira tinggi TNI AL bintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Libanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander).
“Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah,” tutur Nuning.