"Perekonomian Indonesia tahun 2022 dan 2023, menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah pemulihan sosial-ekonomi nasional dan tantangan global. Hal ini merupakan hasil kerja bersama DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun Undang Undang APBN beserta Kebijakan Fiskalnya," ungkap Puan.
Ditambahkan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, DPR bersama Pemerintah pada masa persidangan ini tengah melaksanakan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Puan menyatakan, DPR akan memastikan bahwa APBN mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"DPR RI akan terus mencermati dan memastikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian nasional, dan melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," sebutnya.
Puan juga mengungkap fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan DPR di mana lembaga legislatif tersebut telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan UU yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.
"Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Panitia Kerja, Panitia Khusus Pengawasan, Tim Pemantau, serta kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Dari 50 Panitia Kerja yang telah dibentuk, 21 di antaranya telah dinyatakan selesai," tutur Puan.
Lebih lanjut, DPR pun telah menjalankan peran diplomasi parlemen dengan cara menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan forum antarparlemen dan nonparlemen. Puan mengatakan, diplomasi parlemen itu dilakukan baik tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral.
"Serangkaian kegiatan diplomasi yang dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global," katanya.