“Diutamakan bagi keluarga yang telah memenuhi syarat. Jadi misalnya tentang kepemilikan tanahnya, kemudian tentang keamanan untuk renovasinya,” ungkapnya.
Sementara itu, Maruarar Sirait mengaku akan mensurvei sejumlah daerah mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Bali untuk realisasi program itu.
“Kalau boleh nanti kita hadir di berapa titik ya sama-sama ya. Sama Beliau (Menteri Sosial) mungkin di NTT, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Bali ya. Supaya kita bisa mulai segeralah programnya,” tuturnya.
Menurut dia, saat ini baru 50 persen data rumah tidak layak huni (RLTH) keluarga siswa Sekolah Rakyat yang diterima kementeriannya. Ihwal itu, dirinya menargetkan seluruh data harus lengkap di awal Juni 2026 sebelum tahun ajaran 2026/2027 dimulai.
“Kalau boleh di tanggal 1 Juni (2026) data-data paling lama masuk. Sekarang data sudah masuk 5.000 (rumah tidak layak huni), 5.000 ini kita sudah bisa jalan,” jelas dia.