Selain itu, kata dia biaya pendidikan yang mahal sangat membebani masyarakat. Dia mendesak pemerintah segera menghentikan komersialisasi pendidikan dan memberikan pendidikan gratis bagi seluruh anak bangsa di semua jenjang pendidikan.
Dia mengungkapkan, dalam menyuarakan ketiga persoalan masyarakat tersebut, tidak sedikit rekan mereka yang ditangkap aparat. Dia mendesak Kapolri segera membebaskan seluruh aktivis mahasiswa yang ditangkap dan ditahan di berbagai Polres dan Polda.
Aksi penolakan terhadap Tapera juga dilakukan oleh para buruh di depan Istana pada Kamis (6/6/2024). Bahkan, mereka yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) itu akan kembali menggelar demo secara nasional pada Kamis (27/6/2024).
"Rencananya secara nasional di Tanggal 27 Juni 2024. Kami pun akan aksi menyampaikan bahwasanya tolak Tapera dan cabut untuk selamanya," ujar Perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) Endang Hidayat di Kantor DPP Apindo DKI Jakarta Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).
Sebelumnya kritikan terhadap Tapera juga disampaikan Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo, Iqnal Shalat Sukma Wibowo. Potongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 dinilai justru menimbulkan indikasi korupsi.