Sementara itu, Sosiolog Politik, Ubedilah Badrun mempertanyakan seberapa besar implementasi program perencanaan sosial di IKN. Menurutnya, pihak otorita ibu kota baru tidak pernah menyampaikan perihal perencanaan tersebut.
"Jadi, kedalamannya, evaluasinya, kan dalam proses sosial ada evaluasi, apa hasil evaluasi yang bisa dikonsumsi oleh publik? Apa yang selama ini dilakukan? Jadi, itu perlu juga untuk diekspos," ucap Ubedilah.
Sebelumnya, heboh kabar bisnis prostitusi di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini terbukti dari tertangkapnya puluhan PSK dari sejumlah daerah di Indonesia.
Para PSK menyasar pekerja proyek IKN maupun pengunjung yang datang untuk menyaksikan ibu kota baru. Tarif sekali kencan yang dipatok pun bervariasi mulai Rp300.000 hingga Rp700.000.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono membantah kabar prostitusi di wilayahnya. Dia pun menjelaskan keberadaan PSK di sekitar IKN, yakni Kecamatan Sepaku.
"Jadi emang bukan di IKN-nya bos. Kalau di IKN-nya nggak, itu di daerah Sepaku Di kecamatan Sepaku waktu itu yang sekarang sudah berkembang," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).