"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan," ucapnya.
Rahmat menegaskan, pemerintah dan DPR harus fokus dan serius membangun SIN atau Single Identity Number. Data yang terintegrasi ini bisa menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM, listrik, sembako dan sebagainya.
"Memang aneh begitu banyak program sosial pemerintah tapi platform dan datanya di lapangan berbeda-beda antar-instansi," katanya.