"Sayang ini suara hilang milik rakyat di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI," ucapnya.
OSO menilai 17 juta suara rakyat bukan bukan sekadar statistik elektoral, tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi.
Kemudian, tidak terwakilinya 17 juta suara rakyat di DPR bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern.
"Jika PT 4% masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman? secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT. Dalam prinsip demokrasi tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah teori Robert Dewey dalam political chief," tegasnya.
Dalam pertemuan itu, hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Waketum Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, perwakilan PBB Fahri Bachmid, dan sejumlah partai non-parlemen.