Hakim MK: Kecurangan TSM Pemilu Ranah Bawaslu

Aditya Pratama
Sidang putusan PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (27/6/2019). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak).

Sementara itu tentang dalil ketidaknetralan aparat Polri yang disebutkan pemohon, aggota majelis hakim MK Aswanto menegaskan, Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan soal tersebut.

Menurutnya, pada bukti video yang diberikan tim BPN, setelah dilakukan pemeriksaan, video itu tidak membuktikan adanya tindakan tidak netral aparat menggalang dukungan untuk pasangan calon 01, Jokowi-Ma'ruf.

"Ternyata isinya berupa permintaan atau tepatnya imbauan presiden kepada jajaran Polri dan TNI untuk menyosialisasikan program-program pemerintah. Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Aswanto.

Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait
6 hari lalu

Komisi II DPR Setuju Sanksi Tegas untuk Parpol Tak Penuhi Syarat 30 Persen Keterwakilan Perempuan

16 hari lalu

Curhat Dosen ASN di Sidang MK, Gaji Minim hingga Rela Jualan di CFD

16 hari lalu

5 Mahasiswa Gugat 2 Pasal UU ITE ke MK, Minta Perlindungan Kebebasan Berpendapat

16 hari lalu

Serikat Pekerja-Partai Buruh Desak DPR Bentuk UU Ketenagakerjaan Baru, Tindak Lanjut Putusan MK

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal