JAKARTA, iNews.id - Keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M menuai polemik. Salah satu yang disorot adalah terkait lemahnya lobi Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi.
Merespons itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pembatalan haji 2021 tidak ada hubungannya dengan kuat atau lemahnya lobi pemerintah. Pasalnya, hingga kini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan keputusan resmi terkait kuota haji untuk berbagai negara.
"Jadi, pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobi pemerintah," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Rumadi Ahmad melalui keterangan tertulis yang diterima MNC Portal, Jumat (4/6/2021).
Rumadi berujar selama ini hubungan pemerintah Saudi dan Indonesia sangat baik. Dia juga menepis informasi yang menyebut Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke Saudi.
"Lebih tidak benar lagi sebagian orang yang bilang Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke pemerintah Saudi. Hal itu sama sekali tidak benar, masyarakat jangan terkecoh dengan berita-berita tidak berdasar," kata dia.
Di sisi lain, Rumadi mengklaim keputusan pemerintah untuk meniadakan haji 2021 adalah pilihan terbaik yang bisa diambil meskipun mengecewakan masyarakat, terkhusus calon jemaah haji.
"Kekecewaan itu hal yang wajar dan sangat bisa dipahami karena ini kali tahun kedua pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Tapi saya juga yakin, masyarakat bisa memahami situasi sulit yang kita hadapi karena pandemi Covid-19," katanya.