“Pembatasan akun kita dukung, tetapi caranya dengan pembatasan SIM Card. Bisa jadi satu orang punya dua akun: satu untuk bisnis, satu untuk personal—tetapi tetap satu orang," tuturnya.
Sekjen DPP Partai Golkar itu menambahkan, pendekatan ini juga lebih realistis diterapkan tanpa menimbulkan resistensi berlebihan dari masyarakat.
“Kalau langsung membatasi akun, orang bisa menilai itu membatasi kebebasan berpendapat. Tapi kalau pengendalian dilakukan lewat SIM Card, sifatnya lebih administratif, lebih mudah dipahami logikanya, dan justru memperkuat tanggung jawab di dunia digital,” kata Sarmuji.
Dia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara menjaga ruang digital yang sehat dengan tetap melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, pemerintah maupun DPR perlu mengkaji secara komprehensif pilihan kebijakan yang bisa diterapkan.
Golkar berpandangan, setiap langkah regulasi di ruang digital harus bisa melindungi masyarakat dari sisi keamanan, tapi sekaligus tidak mengurangi ruang kebebasan yang memang dijamin oleh konstitusi. “Sekarang tersedia opsi, silakan dipilih yang terbaik,” pungkasnya.