Dalam konteks yang lebih luas, Ganjar menggarisbawahi peran penting partai politik dalam membangun desa. Ia mendorong partai politik untuk turut terlibat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa guna memastikan kontribusi nyata bagi masyarakat bawah.
Sementara itu, di dalam pelaksanaan UU Desa, Ganjar menekankan pentingnya pengawasan agar dana desa yang berasal dari APBN digunakan dengan tepat sasaran. Dalam upaya memastikan pengelolaan dana desa yang baik, Ganjar telah mendorong penyusunan sistem akuntansi desa yang sederhana, sebagai langkah untuk mencegah penyelewengan dana desa.
Dalam sebuah acara Rakernas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Ganjar menegaskan bahwa revisi UU Desa harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan desa, inovasi desa, serta pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
“Satu, dalam revisi kita orientasinya harus kesejahteraan desa. Dua, sudah ada banyak sekali inovasi desa. Kalau belum masuk undang-undang silakan, soal masa jabatan silakan, komunikasikan dengan cara yang mereka akan lakukan,” ungkap Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Ganjar Pranowo mengajukan pembentukan posko pendampingan yang bertujuan untuk merumuskan hal-hal penting dalam revisi UU Desa. Ganjar Pranowo secara tegas memperjuangkan kesejahteraan desa dan menyerukan peningkatan pembangunan yang berkelanjutan tanpa korupsi, dengan memberikan kepercayaan kepada kepala desa untuk mengelola dana desa dengan baik.