MAKASSAR, iNews.id - Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di ASEAN dilakukan secara komprehensif meliputi aspek pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial. Penanganan komprehensif ini diperlukan agar penyandang disabilitas bisa mandiri sekaligus untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025.
Event internasional yang berlangsung di Makassar, 10-12 Oktober 2023 tersebut dihadiri oleh 13 perwakilan negara, baik dari ASEAN, pengamat, dan perwakilan negara lain.
Para peserta forum ini terdiri dari Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggungjawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra. AHLF 2023 merupakan salah satu rangkaian KTT ASEAN di bawah keketuaan Indonesia.
Sejumlah pembicara tampil pada hari pertama AHLF yang berfokus pada identifikasi tantangan di ASEAN untuk memperkuat pembangunan inklusifitas disabilitas. Selain itu, diulas pula berbagai persoalan, serta pembelajaran dari dampak pandemi terhadap kehidupan para penyandang disabilitas.
Dalam sambutan pembukaan, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan disabilitas bukan hanya isu di ASEAN, tetapi juga menjadi isu dunia karena jumlah penyandang disabilitas cukup besar.