Dalam aturan tersebut, penggunaan teknologi digital dan AI akan disesuaikan dengan usia anak. Semakin rendah jenjang pendidikan, maka pengawasan dan pembatasan akan semakin ketat, baik dari sisi durasi penggunaan maupun jenis konten yang diakses.
"Semakin ke atas jenjang pendidikannya tentu akan semakin longgar. Tapi untuk usia dini hingga pendidikan dasar, penggunaan teknologi harus lebih terkontrol, baik dari sisi waktu maupun konten," ujar Pratikno.
Meski demikian, Pratikno menegaskan AI tidak sepenuhnya dilarang bagi siswa. Teknologi tersebut tetap dapat dimanfaatkan selama digunakan dalam konteks pembelajaran dan dirancang khusus untuk kebutuhan pendidikan.
Sebagai contoh, siswa dapat menggunakan teknologi berbasis AI untuk simulasi pembelajaran, seperti simulasi robotik atau sistem pembelajaran digital yang memang dibuat untuk mendukung proses belajar.
"Misalnya bertanya langsung ke ChatGPT dan sejenisnya itu yang tidak dianjurkan secara instan. Tapi kalau AI digunakan untuk simulasi pembelajaran atau aplikasi pendidikan yang memang dirancang untuk belajar, itu tetap diperbolehkan," jelasnya.
Pemerintah berharap melalui SKB tujuh menteri ini, pemanfaatan teknologi digital dan AI oleh anak-anak Indonesia dapat menjadi lebih positif, sekaligus meminimalkan berbagai risiko negatif yang mungkin muncul.