Lebih lanjut, Yudi pun menyoroti pemilihan China sebagai mitra proyek. Menurut dia, hal itu harus ditelusuri secara mendalam.
“Bahwa mengapa memilih China, karena ada jaminan dan sebagainya, saya pikir harusnya enggak sesederhana itu. Dalam suatu pemerintahan good governance pasti semua ada acuan. Apa acuannya? Yaitu adanya kajian, adanya legal opinion ya, pasti itu ada,” jelasnya.
Yudi menambahkan, penelusuran harus dimulai dari level menengah (middle management) BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Jadi menurut saya ya orang-orang yang ada di WIKA, yang ada di Jasa Marga, yang ada di mana KAI gitu kan, dan terakhir Perkebunan malah ya, itu adalah pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pertama. Mengapa? Karena mereka yang ada di middle, kita nggak mungkin langsung ke high kayak tadi pembuat kebijakan, enggak mungkin, sulit,” jelasnya.
Yudi juga menyinggung perubahan regulasi yang kini memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara. Namun, dia menilai konteks proyek Whoosh terjadi sebelum perubahan regulasi tersebut.