JAKARTA, iNews.id – Ekonom Ichsanuddin Noorsy menilai penerapan demokrasi liberal di Indonesia bukan hanya memicu instabilitas, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial dan praktik kriminalisasi politik. Bahkan, hal itu semakin parah di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu ia sampaikan dalam dialog spesial Rakyat Bersuara bertajuk “Demo & Tudingan Makar, Siapa Bergerak?” yang ditayangkan iNews TV, Rabu (10/9/2025).
Menurut Noorsy, persoalan demokrasi liberal sudah mengakar sejak reformasi. Namun, di era Jokowi dampaknya semakin terasa.
“Dengan sistem politik hasil amandemen UUD 1945, presiden punya ruang besar untuk melakukan politisasi, kriminalisasi, bahkan komersialisasi kekuasaan. Era Jokowi justru memperdalam masalah ini,” ujar Noorsy.
Ia mencontohkan maraknya praktik kriminalisasi politik serta pelemahan institusi hukum yang membuat kepolisian cenderung berfungsi sebagai alat kekuasaan. Kondisi itu, kata dia, turut memicu ketegangan tidak sehat antara TNI dan Polri.